Detail Buku
Togamas Ecommerce Praktik Peradilan Menangani Kasus-kasus Hukum Adat Suku-suku Nusantara

Perkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. Landasan yuridis pemberdayaan eradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi pemberdayaan Kerapatan Adat Negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan adat di seluruh desa-desa adat nusantara. Saat ini Indonesia memiliki lima PERDA Provinsi: 1). Bali, 2). Sumatra Barat 3). Kalimantan Tengah, 4). Papua, 5). Nanggroe Aceh, yang menerapkan pranata hukum adat di wilayah masing-masing, baik kasus perdata adat maupun kasus pidana adat. Namun, penerapan hukum adat suku-suku tersebut tidak didukung sistem Pemerintahan desa adat Dengan penyajian berbagai ulasan tentang praktik peradilan menangani kasus-kasus Hukum Adat Suku-suku (HAS2), buku ini akan menggugah perhatian semua elemen lembaga sosial lintas budaya dan lintas agama untuk menerapkan Pranata Hukum Adat Suku-suku (HAS2) di lingkungan masing-masing komunitas suku-suku untuk semakin memperkuat tuntutan pengakuan Hak MAHUDAT suku-suku atas tanah dan hutan ulayat suku-suku demi mendorong pembangunan ekonomi nasional dari desa-desa.

9786230400032 162000
Praktik Peradilan Menangani Kasus-kasus Hukum Adat Suku-suku Nusantara
162000

Perkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. Landasan yuridis pemberdayaan eradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi pemberdayaan Kerapatan Adat Negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan adat di seluruh desa-desa adat nusantara. Saat ini Indonesia memiliki lima PERDA Provinsi: 1). Bali, 2). Sumatra Barat 3). Kalimantan Tengah, 4). Papua, 5). Nanggroe Aceh, yang menerapkan pranata hukum adat di wilayah masing-masing, baik kasus perdata adat maupun kasus pidana adat. Namun, penerapan hukum adat suku-suku tersebut tidak didukung sistem Pemerintahan desa adat Dengan penyajian berbagai ulasan tentang praktik peradilan menangani kasus-kasus Hukum Adat Suku-suku (HAS2), buku ini akan menggugah perhatian semua elemen lembaga sosial lintas budaya dan lintas agama untuk menerapkan Pranata Hukum Adat Suku-suku (HAS2) di lingkungan masing-masing komunitas suku-suku untuk semakin memperkuat tuntutan pengakuan Hak MAHUDAT suku-suku atas tanah dan hutan ulayat suku-suku demi mendorong pembangunan ekonomi nasional dari desa-desa.

561 Bhuana Ilmu Populer Indonesia< 9786230400032

Praktik Peradilan Menangani Kasus-kasus Hukum Adat Suku-suku Nusantara

H. P. Panggabean
Rp. 180.000
Rp. 162.000

DESKRIPSI

Perkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. Landasan yuridis pemberdayaan eradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi pemberdayaan Kerapatan Adat Negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan adat di seluruh desa-desa adat nusantara. Saat ini Indonesia memiliki lima PERDA Provinsi: 1). Bali, 2). Sumatra Barat 3). Kalimantan Tengah, 4). Papua, 5). Nanggroe Aceh, yang menerapkan pranata hukum adat di wilayah masing-masing, baik kasus perdata adat maupun kasus pidana adat. Namun, penerapan hukum adat suku-suku tersebut tidak didukung sistem Pemerintahan desa adat Dengan penyajian berbagai ulasan tentang praktik peradilan menangani kasus-kasus Hukum Adat Suku-suku (HAS2), buku ini akan menggugah perhatian semua elemen lembaga sosial lintas budaya dan lintas agama untuk menerapkan Pranata Hukum Adat Suku-suku (HAS2) di lingkungan masing-masing komunitas suku-suku untuk semakin memperkuat tuntutan pengakuan Hak MAHUDAT suku-suku atas tanah dan hutan ulayat suku-suku demi mendorong pembangunan ekonomi nasional dari desa-desa.

DETAIL BUKU

Penerbit : Bhuana Ilmu Populer
Tahun : 2020
Halaman : 561
Berat : 800 Gram
Dimensi : 19 x 26 Cm
Bahasa : Indonesia
Cover : Soft
ISBN/EAN : 9786230400032
  • Akuntansi Perbankan Islam: Teori Dan Praktik
    Sugeng Widodo
    Rp. 141.000
    Rp. 126.900
  • Embriologi Hewan
    Herlina Pratiwi, Aulia Firmawati, Herawati
    Rp. 105.000
    Rp. 94.500
  • Manajemen Strategis Organisasi Pelayanan Kesehatan: Konsep Dan Langkah Praktis
    Dumilah Ayuningtyas
    Rp. 85.000
    Rp. 76.500
  • Gizi, Prakonsepsi, Kehamilan, Dan Menyusui
    Olivia Anggraeny, dkk.
    Rp. 90.000
    Rp. 81.000
  • Intisari Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin
    Sinta Murlistyarini, dkk.
    Rp. 172.000
    Rp. 154.800
  • Keracunan Makanan: Cegah, Kenali, Atasi
    Syifa Mustika
    Rp. 105.000
    Rp. 94.500
  • Kupas Bahas Ringkas Tentang Malaria
    Teguh Wahju Sardjono, dkk.
    Rp. 105.000
    Rp. 94.500
  • Buku Ajar Manajemen Keselamatan Pasien
    Viera Wardhani
    Rp. 90.000
    Rp. 81.000

RATING DAN ULASAN

RATING PELANGGAN

  • |
  • 0 dari 5
Berdasarkan 0 Peringkat & Ulasan
Rekomendasi
0
Sangat Puas
0
Puas
0
Di Bawah Rata-Rata
0
Tidak Puas
0