Detail Buku
Togamas Ecommerce Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia

Laju perkembangan teknologi yang pesat mengubah peta dan arah interaksi antar anggota masyarakat ke digitalisasi dan elektronisasi data maupun transaksi komersial. Keadaan demikian memaksa hukum untuk menyesuaikan perubahan tersebut dengan perangkat aturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya. Hukum pembuktian sebagai salah satu elemen dalam sistem hukum pun mengalami perubahan yang cukup signifikan menanggapi perubahan tersebut. Lahirnya Undang_undang Nomor 11 Tahun 2008 memperluas jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPerdata. Informasi dan dokumen elektronik kemudian diakui secara hukum sebagai salah satu jenis alat bukti dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata.

9786026215826 52200
Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia
52200

Laju perkembangan teknologi yang pesat mengubah peta dan arah interaksi antar anggota masyarakat ke digitalisasi dan elektronisasi data maupun transaksi komersial. Keadaan demikian memaksa hukum untuk menyesuaikan perubahan tersebut dengan perangkat aturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya. Hukum pembuktian sebagai salah satu elemen dalam sistem hukum pun mengalami perubahan yang cukup signifikan menanggapi perubahan tersebut. Lahirnya Undang_undang Nomor 11 Tahun 2008 memperluas jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPerdata. Informasi dan dokumen elektronik kemudian diakui secara hukum sebagai salah satu jenis alat bukti dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata.

176 Uii Press Indonesia< 9786026215826

Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia

Natsir Asnawi
Rp. 58.000
Rp. 52.200

DESKRIPSI

Laju perkembangan teknologi yang pesat mengubah peta dan arah interaksi antar anggota masyarakat ke digitalisasi dan elektronisasi data maupun transaksi komersial. Keadaan demikian memaksa hukum untuk menyesuaikan perubahan tersebut dengan perangkat aturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya. Hukum pembuktian sebagai salah satu elemen dalam sistem hukum pun mengalami perubahan yang cukup signifikan menanggapi perubahan tersebut. Lahirnya Undang_undang Nomor 11 Tahun 2008 memperluas jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPerdata. Informasi dan dokumen elektronik kemudian diakui secara hukum sebagai salah satu jenis alat bukti dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata.

DETAIL BUKU

Penerbit : UII Press
Tahun : 2020
Halaman : 176
Berat : 300 Gram
Dimensi : 15 x 23 Cm
Bahasa : Indonesia
Cover : Soft
ISBN/EAN : 9786026215826
  • Hermeneutika Putusan Hakim Edisi Revisi
    Natsir Asnawi
    Rp. 77.000
    Rp. 69.300
  • Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata
    Natsir Asnawi
    Rp. 78.000
    Rp. 70.200
  • Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut Edisi 2
    Mangisi Simanjuntak
    Rp. 95.000
    Rp. 85.500
  • Pendidikan Yang Berkebudayaan
    Yudi Latief
    Rp. 145.000
    Rp. 130.500
  • Biokimia Ulasan Bergambar Edisi 7
    Denise R. Ferrier
    Rp. 632.000
    Rp. 568.800
  • Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
    Erman Rajagukguk
    Rp. 96.000
    Rp. 86.400
  • Teori Hukum Integratif Edisi Revisi
    Romli Atmasasmita
    Rp. 41.000
    Rp. 36.900
  • Mesin Konversi Energi
    Astu Pudjanarsa, Djati Nursuhud
    Rp. 116.000
    Rp. 104.400

RATING DAN ULASAN

RATING PELANGGAN

  • |
  • 0 dari 5
Berdasarkan 0 Peringkat & Ulasan
Rekomendasi
0
Sangat Puas
0
Puas
0
Di Bawah Rata-Rata
0
Tidak Puas
0