Detail Buku
Togamas Ecommerce Konvensi Pbb Tahun 1982 Tentang Hukum Laut Edisi 2

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Ill Tahun 1982 (UNCLOS 1982) sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Konvensi ini sudah berlaku penuh di perairan Indonesia dan di perairan negara-negara yang sudah meratifikasinya (termasuk China) dengan undang-undang nasionalnya. Klaim Historis (bukan klaim yuridis) "Nine Dash Line", China beranggapan bahwa perairan yang ada di Laut Cina Selatan adalah millknya. Akibat klaim China tersebut perairan beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, Vietnam dan Philipina termasuk sebagian perairan Indonesia yaitu Natuna Utara (ZEEI) diakui sepihak milik China padahal berdasarkan Pasal 47 ayat(1), (2) UNCLOS 1982 tentang Penarikan garis pangkal kepulauan perairan Natuna Utara yang diklaim China tersebut secara yuridis merupakan ZEE Indonesia (200 NM ke arah luar/utara) sesuai Pasal 55 dan 57 UNCLOS 1982. Indonesia menegaskan bahwa tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan China, Indonesia tidak akan pernah berunding apalagi mengakul Nine dash line China, karena penarikan garis sepihak tersebut tidak pernah dibahas dalam konferensi-konferensi hukum laut internasional serta bertentangan dengan UNCLOS 1982.

9786023184569 85500
Konvensi Pbb Tahun 1982 Tentang Hukum Laut Edisi 2
85500

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Ill Tahun 1982 (UNCLOS 1982) sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Konvensi ini sudah berlaku penuh di perairan Indonesia dan di perairan negara-negara yang sudah meratifikasinya (termasuk China) dengan undang-undang nasionalnya. Klaim Historis (bukan klaim yuridis) "Nine Dash Line", China beranggapan bahwa perairan yang ada di Laut Cina Selatan adalah millknya. Akibat klaim China tersebut perairan beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, Vietnam dan Philipina termasuk sebagian perairan Indonesia yaitu Natuna Utara (ZEEI) diakui sepihak milik China padahal berdasarkan Pasal 47 ayat(1), (2) UNCLOS 1982 tentang Penarikan garis pangkal kepulauan perairan Natuna Utara yang diklaim China tersebut secara yuridis merupakan ZEE Indonesia (200 NM ke arah luar/utara) sesuai Pasal 55 dan 57 UNCLOS 1982. Indonesia menegaskan bahwa tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan China, Indonesia tidak akan pernah berunding apalagi mengakul Nine dash line China, karena penarikan garis sepihak tersebut tidak pernah dibahas dalam konferensi-konferensi hukum laut internasional serta bertentangan dengan UNCLOS 1982.

218 Mitra Wacana Media Indonesia< 9786023184569

Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut Edisi 2

Mangisi Simanjuntak
Rp. 95.000
Rp. 85.500

DESKRIPSI

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Ill Tahun 1982 (UNCLOS 1982) sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Konvensi ini sudah berlaku penuh di perairan Indonesia dan di perairan negara-negara yang sudah meratifikasinya (termasuk China) dengan undang-undang nasionalnya. Klaim Historis (bukan klaim yuridis) "Nine Dash Line", China beranggapan bahwa perairan yang ada di Laut Cina Selatan adalah millknya. Akibat klaim China tersebut perairan beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, Vietnam dan Philipina termasuk sebagian perairan Indonesia yaitu Natuna Utara (ZEEI) diakui sepihak milik China padahal berdasarkan Pasal 47 ayat(1), (2) UNCLOS 1982 tentang Penarikan garis pangkal kepulauan perairan Natuna Utara yang diklaim China tersebut secara yuridis merupakan ZEE Indonesia (200 NM ke arah luar/utara) sesuai Pasal 55 dan 57 UNCLOS 1982. Indonesia menegaskan bahwa tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan China, Indonesia tidak akan pernah berunding apalagi mengakul Nine dash line China, karena penarikan garis sepihak tersebut tidak pernah dibahas dalam konferensi-konferensi hukum laut internasional serta bertentangan dengan UNCLOS 1982.

DETAIL BUKU

Penerbit : Mitra Wacana Media
Tahun : 2020
Halaman : 218
Berat : 500 Gram
Dimensi : 17 x 24 Cm
Bahasa : Indonesia
Cover : Soft
ISBN/EAN : 9786023184569
  • Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 3
    Irwansyah Lubis, SE. dkk.
    Rp. 100.000
    Rp. 90.000
  • Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 2
    Irwansyah Lubis, Anhar, M Zuhdi
    Rp. 95.000
    Rp. 85.500
  • Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 1
    Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar
    Rp. 80.000
    Rp. 72.000
  • Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta
    Urip Santoso
    Rp. 75.000
    Rp. 67.500
  • Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
    Salim HS.
    Rp. 144.000
    Rp. 129.600
  • KUH Perdata dan KUHA Perdata
    Tim
    Rp. 70.000
    Rp. 63.000
  • Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis
    Nurul Huda, dkk.
    Rp. 83.000
    Rp. 74.700
  • Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern 1 Edisi 3
    Suharyadi, Purwanto
    Rp. 127.900
    Rp. 115.110

RATING DAN ULASAN

RATING PELANGGAN

  • |
  • 0 dari 5
Berdasarkan 0 Peringkat & Ulasan
Rekomendasi
0
Sangat Puas
0
Puas
0
Di Bawah Rata-Rata
0
Tidak Puas
0